HayKalsel, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Acara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Eka Saprudin, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, pada Senin, 4 Februari 2025.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Eka Saprudin, Bupati Tanah Bumbu menekankan bahwa penyusunan LPPD dan LKPJ adalah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan dengan teliti, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan DPRD, tetapi juga menjadi gambaran atas kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Eka Saprudin.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh peserta tentang cara penyusunan LPPD dan LKPJ yang baik, sehingga dihasilkan laporan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

LPPD sendiri adalah laporan yang berisi hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah, mencakup capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan, dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Selain menjadi dokumen evaluasi, LPPD juga digunakan sebagai bahan pembinaan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, LKPJ adalah laporan tahunan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD, berisi evaluasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dan kewenangan daerah. LKPJ juga berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban akhir bagi kepala daerah yang selesai menjabat.

Melalui pelatihan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap semua perangkat daerah dapat menyusun laporan dengan lebih efektif dan tepat, guna meningkatkan transparansi serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah.