HayKalsel, Banjarmasin – Senator asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah atau Dayat El, masih menjadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan dengan dugaan kasus pelecehan. Hingga kini, ia belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik maupun media.

Ramainya isu tersebut membuat perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada sosok pribadi Dayat El, tetapi juga kembali mempertanyakan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga tempat ia bernaung. Publik menyoroti, sejauh mana DPD RI benar-benar berfungsi dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

DPD RI merupakan lembaga tinggi negara hasil amandemen UUD 1945 yang mewakili aspirasi daerah di tingkat nasional. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi, berbeda dengan DPR yang diisi kader partai politik. Lembaga ini memiliki fungsi strategis, mulai dari mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, memberi pertimbangan atas RAPBN, hingga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah.

Meski begitu, kewenangan DPD RI kerap dinilai terbatas karena hanya bersifat memberi masukan tanpa hak mengesahkan undang-undang. Hal ini membuat efektivitas lembaga tersebut sering dipertanyakan.

Dengan mencuatnya isu yang menyeret Dayat El, sorotan publik kini bukan hanya menanti klarifikasi sang senator, tetapi juga membuka kembali diskusi mengenai peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Dayat El atas isu yang beredar.