Haykalsel, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan predikat SAKIP Tanah Bumbu terus meningkat. Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan SAKIP secara konsisten demi meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Ia menjelaskan SAKIP menyatukan tiga sistem kunci, yakni perencanaan dengan penetapan tujuan dan indikator terukur, penganggaran yang selaras dengan target kinerja, serta pelaporan yang transparan. Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, mengatakan pra-evaluasi berfungsi sebagai sarana untuk menilai perkembangan implementasi SAKIP di daerah sekaligus memberikan masukan teknis. “Pra-evaluasi ini bertujuan memberikan pendampingan dan masukan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Harapannya, setiap kabupaten dan kota mampu mencapai predikat yang lebih baik pada evaluasi akhir nanti,” ujarnya. Menurutnya, pra-evaluasi bukanlah tahap akhir, melainkan persiapan sebelum evaluasi lanjutan pada September dan panel penentuan predikat pada November mendatang. Melalui verifikasi lapangan, tim evaluator menilai capaian kinerja, penanganan isu strategis, hingga efektivitas integrasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring. Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, momentum ini menjadi penting untuk menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain memaparkan progres, pemerintah daerah juga menyiapkan data pendukung serta strategi penguatan tata kelola yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen tersebut, Tanah Bumbu diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.